"oleh sebab itu dari berbagai kita kunjungan ke daerah, saya selalu konsen untuk membuka data angka pada setiap Raker atau RDPU dengan Kementerian terkait, sehingga persoalan anggaran tidak menyebabkan kegelisahan di daerah" ungkapnya di sela-sela pertemuan komisi VIII dengan Kepala Dinas Sosial NTT,Kepala Panti Sosial Bina Remaja dan Panti Sosial Bina Remaja Rungu Wicara. NTT,Kupang Kamis (6/4).

 

 

Lanjut politisi senayan dari FPP,jika berbicara anggaran perlu adanya informasi dan edukasi kepada pemda setempat secara proporsonal bahwa pemotongan anggaran itu bukan dalam artian mempersempit gerak ruang daerah atau memotong kesempatan daerah untuk berkembang menjadi lebih maju meningkatkan keesejateraan.

 

 

Melainkan lanjut dia, lebih kepada kepentingan jangka panjang untuk Indonesia, yaitu anak dan cucu kita ke depan terkait dengan kemapuan negara terhadap keseimbangan pinjaman dan pembayar hutang.

 

Lebihlanjut Mustaqim mengatakan, permasalahan ini muncul karena yang paling mendasar bahwa setiap kepala daerah mempunyai kepentingan politik yang berbeda-beda. Akibatnya dari sekian puluh daerah tentunya juga berbeda kepentingan politiknya dengan pemerintah pusat.

 

 

Yang menjadi pertanyaan apakah mereka sudah diberikan pemahaman, informasi mengenai persoalan anggaran. " Untuk itu kami anggota Komisi VIII yang duduk di Badan Anggaran harus bisa mensinergikan  persoalan ini," jelasnya.

 

 

Ke depanya dia harapkan daerah mendapat informasi yang proporsonal khususnya oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi. " Semoga satu atau dua tahun ke depan pejabat-pejabat di daerah mempunyai kesadaran baru dan mempunyai tanggung jawab lebih, tidak sekedar bagaiman menerima dana dari pusat. Tetapi bagaimana menyalurkan dana dengan tepat  dan bagaimana menjaga keseimbangan kepentingan nasional agar kemampuan negara dalam menyalurkan anggaran sekaligus membayar hutang yang ada bisa seimbang sehingga tidak jadi kekhawatiran di daerah-daerah," papar Mustaqim dari Dapil Jateng VIII. (runi,mp).foto: Runi/od.